Pemkot Jaksel - BPJS Ketenagakerjaan Bentuk Tim Pengawasan

PEMERINTAHAN
Terbit: Jul 17, 2017

NameTerkait masih banyaknya perusahaan yang sudah berkewajiban mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan namun belum melakukannya, membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, merumuskan langkah-langkah agar setiap pekerja memperoleh haknya. Salah satu rumusannya, adalah membentuk Tim Pengawasan BPJS.

Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Tri Kurniadi ,dalam Acara Sosialisasi Keputusan Wali Kota Adm. Jakarta Selatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Adm. Jaksel, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Adm. Jakarta Selatan Blok A, Lt.3 mengatakan, pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 103 Tahun 2017.

"Surat ini merupakan turunan dari Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Endro Sucahyono menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Jaksel, dalam mendata perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. "Untuk dibubuhkan label berupa stiker pada tempat usahanya, selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan sanksi," ujarnya.

Adapun tim yang telah ditunjuk, Lanjut Endro, nantinya akan melakukan tugas diantaranya melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta melakukan stikerisasi bagi perusahaan yang belum atau yang sudah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS, kemudian menerima pendaftaran kepesertaan dan monitoring upah. Selain itu, tim juga melakukan penindakan bagi pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan jaminan sosial.

"Tugas lainnya juga yaitu memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi berupa tidak dapat pelayanan di PTSP, kemudian tugas lainnya melakukan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS dan melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan," tandasnya. (KIP JS)